Rehan Pratama Siregar

 

  Rehanprtm Etika Pancasila di Ruang Siber: Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian Global

Pendahuluan Latar Belakang Sistem pemerintahan suatu negara mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan, hukum ditegakkan, dan rakyat dilibatkan dalam proses politik. Indonesia dan Jepang merupakan dua negara di Asia yang memiliki sistem pemerintahan berbeda, namun sama-sama menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Tujuan Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dan Jepang berdasarkan enam aspek utama: bentuk negara dan sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan, peran kepala negara dan kepala pemerintahan, mekanisme pemilihan umum, hubungan antara rakyat dan pemerintah, serta prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Metode Kajian Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif, mengacu pada sumber resmi seperti konstitusi masing-masing negara, jurnal akademik, dan laporan lembaga pemerintahan. Profil Sistem Pemerintahan Indonesia Bentuk Negara: Negara Kesatuan Sistem Pemerintahan: Presidensia...

Refleksi Integritas & Kejujuran Pendahuluan Integritas dan kejujuran adalah nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan akademik dan sosial. Bagi seorang mahasiswa, integritas bukan sekadar sikap pribadi, melainkan komitmen untuk menjaga kredibilitas diri dan institusi pendidikan. Kejujuran dalam akademik berarti menolak segala bentuk kecurangan, seperti plagiarisme, titip absen, atau kerja sama tidak sah saat ujian. Nilai ini krusial karena membentuk karakter yang akan dibawa ke dunia profesional. Tanpa integritas, ilmu yang diperoleh kehilangan makna, dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik pun runtuh.   Esai ini merefleksikan pengalaman pribadi dalam menjaga kejujuran di kampus, menganalisis fenomena sosial yang membuat integritas sulit ditegakkan di masyarakat, serta merumuskan rencana aksi untuk mempertahankan komitmen moral setelah lulus.   --- Batang Tubuh Refleksi Internal (Kampus) Dalam kehidupan kampus, godaan untuk mengabaikan kejujuran serin...

 --- IV. Kriteria Penilaian Tugas Pada tugas analisis hukum ini, terdapat tiga aspek utama yang akan menjadi dasar penilaian. Setiap aspek memiliki bobot berbeda sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap kualitas akhir laporan. Berikut penjelasannya: --- 1. Ketajaman Analisis Hukum (45%) Aspek ini merupakan komponen dengan bobot tertinggi karena mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengolah isu hukum secara komprehensif. Penilaian mencakup: Ketepatan dalam mengidentifikasi inti masalah dari kasus yang diamati. Kejelian memilih dasar hukum yang relevan, termasuk pasal dalam UUD 1945, undang-undang sektoral, serta putusan lembaga peradilan jika diperlukan. Kualitas opini kritis yang disampaikan, apakah mampu memberikan perspektif baru, argumentatif, dan berbasis prinsip hukum yang benar. Kedalaman analisis dalam menghubungkan norma hukum dengan praktik ketatanegaraan yang terjadi. Semakin analitis, logis, dan berlandaskan norma hukum, semakin tinggi nilai yang diber...